Kampanye Dengan Sportif Itu Indah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan himbauan kepada peserta pemilihan umum (pemilu) 2014, untuk dilarang keras bertindak anarkis dan menjelek-jelekan calon lainnya disaat kampanye.

Kampanye yang baik adalah tepat dengan waktu atau jadwal kampanye yang sudah ditentukan oleh KPU. Diharapkan partai-partai peserta pemilu 2014 untuk menunjukkan kampanye yang berkualitas, tanpa SARA, dan tidak menjelek-jelekan calon dari partai-partai lainnya.

Himbauan kepada seluruh masyarakat agar berkomitmen dalam pemilu legislative tahun 2014 untuk tidak Golput, dan melakukan kecurangan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pemilu harus memenuhi standar yang berlaku secara universal yaitu bersifat bebas dan adil. Masyarakat juga diberikan kebebasan dalam memilih calon legislative yang menurut hati nurani mereka dan tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak lainnya.

Jika menerapkan nilai-nilai dan etika di dalam berdemokrasi, maka dapat mencegah politik berakhir dengan jalan kekerasan maupun kecurangan-kecurangan dalam pemilihan.

Para partai politik sangat di haramkan oleh Bawaslu dan KPU apabila menerapkan kampanye “Hitam” agar mendapatkan suara banyak dalam pemilu legislative 2014 mendatang. Partai Politik hendaknya berkampanye yang sesuai dengan UUD 1945 yang berlaku.

Kampanye yang sportif dan sesuai dengan peraturan yang termuat dalam UUD 1945 yang dilakukan oleh semua pendukung partai bila diterapkan dengan benar, maka Pemilu 2014 ini akan berjalan sukses dan menghasilkan manfaat bagi perbaikan bangsa.

Siapapun nantinya yang akan menjadi pemimpin 5 tahun kedepan bisa memberikan manfaat yang besar terhadap masyaraakat sekitarnya. Mari bersaing dengan sehat dan sportif, siap menerima kekalahan. Mari dukung kampanye damai Pemilu Indonesia 2014.

Menurut AP Batubara yang akrab disapa AP, pendiri negara telah merumuskan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak berpartisasi dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan berpolitik, tanpa membedakan agama, suku dan agama.

KOORPORASI TNI dan POLRI DALAM PENUNTASAN KERUSUHAN di LAPAS

Sabtu(14/12/2013) lapas kelas II  palopo terjadi kerusuhan, kerusuhan ini terjadi sekitar pukul 10.15 WITA. Narapidana mengamuk dan membakar lapas, belum diketahui pasti penyebab kerusuhan, namun sampai saat ini terdapat 2 versi yang berbeda terkait penyebab kerusuhan tersebut.

Kejadian ini bukan kali pertamanya terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi kerusuhan yang sama di LP cebongan, sulit memang  mengatasi permasalahaan ini karena potensi terjadinya kerusuhan di LP sangat besar. Sebab LP adalah tempat orang-orang yang bermasalah, sulit untuk mempelajari sikap mereka dan sulit bagi lembaga penegak hukum khususnya para petugas di LP untuk mengkondisikan suasana yang sudah terlanjur memanas .

Bagaimana pun kita tidak bisa menyamakan suasana didalam LP dengan suasana di luar LP.  Pihak pemerintah sudah terus melakukan perbaikan dalam kinerjanya, yang menjadi pertanyaan   mengapa sikap mereka begitu tempramental ?.Mungkin harus ada pendekatan secara psikologis terhadap masing-masing narapidana, agar dapat lebih memahami apa yang mereka inginkan.

Pihak kepolisian menjadi lembaga yang mempunyai tugas berat dalam menuntaskan kasus ini, bila perlu melibatkan lembaga lain untuk membantu menuntaskan kejadian-kejadian  yang selalu terulang.  Sudah ada koorporasi dari lembaga lain yaitu TNI untuk menstabilkan keadaan di LP .

Dengan adanya koorporasi dari TNI maka akan mampu menuntaskan dan mencegah kejadian ini agar tidak terulang lagi berkaitan dengan hal ini, koorporasi ini juga akan mampu mempererat hubungan baik anatara POLRI dan TNI , yang selama ini sering bersitegang. Hal ini juga dapat berdampak positif bagi citra TNI dan POLRI di mata publik.

Dengan demikian perlu adanya koorporasi antara semua pihak lembaga negara untuk bisa menyelesaikan dan mencegahnya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi untuk yang kesekian kalinya .

Adanya Peranan Pemerintah dan Masyarakat Mengawasi Kampanye

Pesta demokrasi sesungguhnya dapat dijadikan sarana pendidikan politik masyarakat yang sangat effektif. Dalam pesta demokrasi, publik diajak untuk berpartisipasi aktif belajar dan berdialog secara konstruktif dengan pelaku-pelaku politik untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Demokrasi akan berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuannya, disaat setiap pemilik suara telah mampu menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, tidak semata-mata berdasarkan jumlah sembako yang dibagikan pelaku politik selama berkampanye atau , tidak pula berdasarkan kepopuleran artis yang mendukung kampanye politik tersebut.

Pendidikan politik masyarakat akan berhasil dengan baik, apabila pelaku-pelaku politik mengedepankan kampanye secara sehat dan konstruktif. Yang dikedepankan setiap kandidat seharusnya keunggulan visi dan program yang diusungnya dari kandidat lain, dan tidak mengedepankan kampanye hitam, menjelek-jelekkan , mendiskreditkan kandidat lain dengan melemparkan isu-isu yang tidak relevan, fitnah ataupun melemparkan tuduhan yang  tidak berdasarkan fakta yang valid.

            Untuk mengantipasi adanya pelanggaran/kecurangan yang mungkin terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang, pemerintah harus melakukan langkah preventif. Ada solusi bagi permasalahan tersebut yakni KPU bisa bekerja sama dengan Panwaslu untuk bertindak sebagai organisator sekaligus pengawas bagi pelaksanaan kampanye. Selain itu, pemerintah, KPU, Panwaslu di harapkan gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kampanye yang sesuai dengan aturan perudang-undagan.

            Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Panwaslu selaku pengawas pemilu harus bekerja sama dengan masyarakat banyak dalam menghadapi kampanye politik di pemilu legislative 2014 mendatang. Kerjasama itu tak lain adalah adanya peranan dari masyarakat untuk ikut juga dalam mengawasi bila ada kampanye politik di daerahnya masing-masing. Apabila terjadi kecurangan/pelanggaran kampanye politik, masyarakat bisa langsung bisa melaporkan kepada Panwaslu agar bisa di tindak lanjuti lebih lanjut.

            Dengan adanya kerjasama antara pemerintah selaku di sini KPU dan Panwaslu dengan masyarakat di harapkan akan tercipta seuatu demokrasi yang bersih, adil, dan bebas dari KKN serta menjunjung tinggi nilai sportivitas pada setiap acara pesta demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia.

Hal ini dilakukan guna mewujudkan suatu sistem yang baik, sehingga terpilihlah pemimpin yang tepat secara integritas, tanggung jawab, kapabilitas dan kemampuan untuk memimpin dengan hanya melihat mereka pada kampanye yang jujur dan adil, bukan kampanye yang menimbulkan ketimpangan dari segi frekuensi kemunculan pada publik pemilik suara. Inilah kampanye adil, gagasan yang bisa dijadikan solusi untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan, konkretnya meminimalkan aksi politik uang misalnya karena anggaran kampanye telah berada pada lembaga independen dan pengawasan yang independen pula. Tentunya semua akan terwujud dengan tetap menjunjung tinggi asas kejujuran pada setiap tindakan yang dilakukan.

BANALITAS SKANDAL PERBANKAN DI INDONESIA

                                                                                

Demokrasi adalah sistem yang terbaik karena memungkinkan segenap rakyat menentukan nasibnya sendiri. Hampir 15 tahun lamanya demokrasi berada pada masa transisi, dan saatnya Pemilu Presiden 2014 mendatang kita akhiri masa transisi ini dengan memilih pemimpin yang amanah dan sekaligus akan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II  yang juga merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Media massa pada umumnya lebih sensitif dalam merasakan suasana dan kecenderungan yang akan terjadi. Tulisan ini akan menyoroti permasalahan ekonomi nasional dan pemberantasan korupsi dengan tujuan agar para pemangku kepentingan (stakeholders) lebih cepat mewaspadainya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak sangat merisaukan perkembangan ekonomi belakangan ini, sampai-sampai ia mengajak anggota kabinet mendinginkan suasana di tengah keteduhan Istana Cipanas. Berbagai indikator ekonomi memang memperlihatkan kecenderungan memburuk, tentu saja merupakan pukulan bagi pemerintahan SBY, mengingat masa kerjanya makin pendek. Sejumlah indikator makin tidak menggembirakan, mencakup pelemahan nilai tukar rupiah, inflasi Bulan November, cadangan devisa, pembengkakan jumlah subsidi BBM, dan membesarnya defisit transaksi berjalan. Masalah-masalah yang dikemukakan diatas terutama yang dirisaukan Presiden SBY, pada umumnya tergolong pada masalah-masalah ekonomi makro, tidak menyentuh langsung kepentingan rakyat biasa.

Jadi persoalan pertama yang harus menjawab adalah para ekonom adalah apa hambatan utama dibidang ekonomi dewasa ini dan apa alternatif pemecahannya. Selanjutnya pertanyaan  ditujukan kapada para politisi yaitu apakah berani memilih salah satu alternatif yang tersedia dan dengan keberanian politik yang luar biasa dibuat keputusan politik nasional untuk bangsa Indonesia melakukannya. Hanya inilah kuncinya, yaitu  unsur serta faktor kepemimpinan politik negeri ini. Sementara itu, terkait pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewaspadai adanya kasus pembobolan korupsi dana perbankan menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Kewaspadaan tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, tidaklah berlebihan. Pasalnya, kata Bambang, masyarakat Indonesia selalu disuguhkan kasus pembobolan bank setiap kali menjelang pemilu.

Menurut penulis, kejahatan perbankan yang terjadi menjelang Pemilu, dicurigai adalah bagian dari kegiatan politik sesuatu golongan, yang seperti dalam pembahasan masalah situasi ekonomi makro, maka negeri ini harus berani mengambil suatu keputusan politik yang menentukan. Kekhawatiran  terjadinya kejahatan perbankan seperti pada tahun 2004 dan tahun 2009 seperti  tersebut diatas dibuat oleh Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK.

Sungguh ironis, Wakil Ketua KPK bisa membuat peringatan kepada masyarakat kemungkinan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014 akan ada lagi skandal perbankan, tetapi ia sebagai pimpinan KPK tidak berani mendorong KPK membuat keputusan politik yang berani, bagaimana dan ke arah mana skandal bank Century yang sudah berusia sekitar lima tahun tersebut, tetapi masih menggantung tidak menentu, harus diakhiri. Pengakhiran kasus skandal Bank Century secara politik perlu dilakukan agar  menjadi contoh untuk tidak  terjadi kembali.

Persoalan Bank Century adalah membongkar  pertama, siapa yang secara politik bertanggung jawab terjadinya keputusan bailout sebesar 6,7 Triliun kepada bank Century. Orang ini harus mempertanggung jawabkannya secara politik dan diancam pidana karena telah mengakibatkan negara dirugikan sebesar  Rp 6,7 Triliun dan ada pihak-pihak lain yang menjadi kaya. Kedua, meneliti aliran dana yang terjadi untuk menemukan siapa saja yang telah menikmati dana talangan sebesar Rp 6,7 Triliun tersebut dan menangkap serta mengirimkannya ke Lembaga Pemasyarakatan . Ketiga, kita perlu memiliki pemangku kepentingan dari kalangan politik yang berani mengambil keputusan politik itu, karena tanpa itu KPK dimana Bambang Wijayanto penulis prediksi diatas bertugas, akan selalu dalam kebimbangan dan masalah bank Century semakin berlarut-larut. Oleh karena itu, perlu dikritisi juga usulan Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Aziz Syamsuddin, agar KPK vakum selama proses Pemilu 2014. Usulan ini memancing pendapat jika KPK vakum, maka masyarakat dapat golput. Seharusnya, pemberantasan korupsi tidak perlu dihentikan, dan justru untuk mengawasi adanya politik uang menjelang dan saat Pemilu 2014.

KERJASAMA YANG BAIK UNTUK SUKSES PEMILU 2014

            Sebentar lagi bangsa Indonesia akan bersama-sama menentukan pilihan kepada calon-calon yang akan memimpin Negara Indonesia dan membawa perubahan menjadi lebih baik. Pemilihan umum yang akan segera diselenggarakan merupakan penentu bagi masa depan bangsa kedepannya dan langkah awal bagi perubahan yang dinantikan seluruh masyarakat Indonesia. Segala kemungkinan buruk dapat terjadi jika tidak adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Persiapan yang matang juga sangat diperlukan demi kesuksesan dan kelancaran acara Pemilu 2014 yang kemungkinan akan diselenggarakan bulan Juli mendatang.

            Persiapan pemilihan umum yang merupakan langkah awal dari perjalanan pemimpin Indonesia untuk memimpin Negara harus disiapkan sebaik mungkin. Daftar Pemilihan Tetap (DPT) harus dipastikan sesuai dan sudah terdaftar agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Daftar Pemilihan Umum yang sudah diterima Komisi Pemilihan Umum (KPK) harus benar-benar terbukti jika sudah terdaftar dan sudah masuk di DPT yang nantinya akan menjadi calon-calon dalam Pemilihan Umum 2014. Persiapan yang benar-benar matang akan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pemilihan umum mendatang. Lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan pemerintah juga harus mendukung persiapan yang dilakukan pemerintah agar nantinya tidak menimbulkan masalah terkait hubungan lembaga tersebut dengan proses pemilu.

            Upaya pemerintah dalam persiapan pemilihan umum mendatang sudah dapat dinilai baik dan cukup efesien sebab pemerintah sudah bekerja dengan maksimal dengan bekerjasama dengan semua lembaga yang diperlukan untuk proses pemilu nanti. Masyarakat harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif dan aman agar proses pemilu yang akan datang dapat berlangsung dengan lancar. Diperlukan juga kerjasama dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar mau mendukung proses berjalannya persiapan pemilu 2014 dan tidak membuat masalah dengan hal-hal yang negative. Dengan perhatian yang cukup dari seluruh masyarakat dan dukungan yang penuh maka persiapan pemilu mendatang sudah dapat dipastikan matang dan lancar.

            Kelancaran pemilu 2014 merupakan harapan dari semua pihak, termasuk calon-calon yang mewakili beberapa partai di Indonesia. Upaya yang terbaik adalah dari persiapan yang matang oleh seluruh kandidat dan kerjasama yang baik dari pemerintah dengan lembaga yang bersangkutan dalam proses pemilu. Pentingnya ketepatan dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) juga merupakan fakotr penting dalam kelancaran proses pemilu nanti. Kerjasama yang baik dari seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga penting juga merupakan factor pendukung dalam melancarkan proses pemilu.

Jangan Politisasi Buruh Kami..

Demo buruh, setiap kita mendengar kata itu tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Para buruh sering melakukan unjuk rasa hanya untuk mendapatkan kenaikan upah kerja bahkan sampai harus berhadapan dengan gas air mata dari aparat kepolisian yang menghalangi.

Di era demokrasi dan keterbukaan saat ini, semua komponen bangsa memiliki tempat sama di mata Hukum dan mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan publik, dan memiliki tanggung jawab yang sama juga dalam masyarakat. Buruh sebagai salah satu komponen penting bangsa ini, khususnya dalam menyumbang iklim ekonomi atau investasi, karena dengan peran serta buruh yang terus berperan aktif secara positiv dalam sector ekonomi, akan menguatkan iklim ekonomi Indonesia

Permasalahan buruh kini telah sampai kepada suatu keadaan yang sungguh sangat memperihatinkan. Mengapa tidak? Demo buruh yang terjadi di hari-hari kemarin telah membuka mata kita bahwasanya pengaruh yang tidak baik dan subversif telah masuk ke dalam tubuh kaum buruh, buruh yang diharapkan oleh negara sebagai suatu tulang punggung kemajuan bangsa telah disusupi oleh gerakan-gerakan politik yang justru merusak barisa buruh itu sendiri dari dalam.

Harusnya permasalahan. Buruh ini tidak di politisasi sedemikian rupa agar supaya tidak berlarut-larut melakukan tindakan subsversif dan menyebabkan instabilitas politik di dalam neger

Dan Alangkah baiknya buruh dalam menyampai aspirasi membuat panggung di tempat – tempat yang tidak mengganggu lalu lintas, dan dengan santun menyampaikan tuntutannya dan membubarkan diri dengan tertib pada saat lalu lintas tidak sedang rame-rame nya, sehingga masyarakat lain tidak tergangg. Jangan Pernah hal – hal yang mempolitisasi buruh kami, selalu meracuni Indonesiaku.

Pluralisme Menyatukan Kita

Indonesia adalah  negara yang beragam yang  memiliki banyak macam suku, ras dan agama  yang punya cara dan waktu beribadah yang berbeda. Kalau tidak memiliki rasa toleransi hal ini sudah pasti akan menimbulkan keributan di lingkungan sekitar mereka tinggal. Konflik yang tak terelakkan. Akan tetapi, usaha pemerintah untuk mengumandangkan rasa toleransi atas kemajemukan Indonesia terus dilakukan.

Kalau masing-masing pemeluk agama tidak bisa bersikap toleran ke pemeluk agama lain tentu saja Indonesia akan jadi negara kacau, karena tidak ada perdamaian diantara masyarakatnya. Untuk menjaga kerukunan masyarakat majemuknya sekitar tahun 1970-an pemerintah Indonesia mencanangkan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, diantaranya kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Konsep ini tentu di canangkan pemerintah dengan bijak. Tujuannya adalah agar hak-hak kemanusiaan kita tidak berkurang sedikitpun dan hidup bersama dalam perbedaan.

Walaupun ada konsep kerukunan itu kalau kita sebagai masyarakatnya tidak bisa menerima dan mengamalkannya, tidak akan ada gunanya. Sebagai masyarakat majemuk kita harus bisa menerima kemajemukan Indonesia. Kita juga harus bisa memberikan dan menularkan sikap toleran kepada orang lain yang ada disekitar kita agar lingkungan majemuk ini bisa harmonis. Sikap toleran harus dimulai dari diri kita sendiri, tanpa dimulai dari diri kita maka akan sulit menularkannya pada orang lain.

Sikap toleran inilah yang akhirnya bisa menyatukan kemajukan di Indonesia. Dengan sikap toleran masyarakat akan bisa menghargai satu sama dan segala hal yang diyakininya. Perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan bahasa membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang unik. Keunikan di dalam kemajemukan. Dan kemajemukan inilah yang akhirnya mempersatukan Indonesia. 

Mari Kita Bangun Keharmonisan dengan saling Menghargai,Momentum di hari sumpah pemuda ini harusnya pemuda  memberikan kontribusi yang positif terhadap negara ini demi kemajuan bangsa. Memberikan dampak dan contoh yang baik. KITA SATU KITA INDONESIA!!